Hadiri Penandatanganan Komitmen Penyelesaian TLRHP di BPK Kalsel, Ini Harapan Ketua DPRD Kotabaru

KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti turut menghadiri penandatanganan komitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (25/9/2025) di Banjarbaru.

Dalam hal ini Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, menyatakan DPRD Kotabaru siap mengawal langkah Pemkab Kotabaru dalam komitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025.

“Kami akan melakukan koordinasi dan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK agar peringkat Kotabaru bisa lebih baik,” ujar Suwanti.

Menurut dia, sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci mempercepat tindak lanjut rekomendasi.

Pemkab Kotabaru termasuk dari sejumlah daerah yang turut berupaya mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. (kanalkalimantan.com/dprdkotabaru/kk)

Reporter: kk
Editor: Dhani

Artikel Hadiri Penandatanganan Komitmen Penyelesaian TLRHP di BPK Kalsel, Ini Harapan Ketua DPRD Kotabaru pertama kali tampil pada Kanal Kalimantan.



from Kanal Kalimantan https://ift.tt/dcJUB2q

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Aplikasi Srikandi Dispersip HSU Dorong Peningkatan Efisiensi Efektifitas Pengelolaan Arsip Digital

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten HSU mendorong SKPD di lingkungan Pemkab HSU untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip digital. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi pemberkasan aplikasi Srikandi bagi SKPD di lingkungan Pemkab HSU yang berlangsung di aula Dispersip Kabupaten HSU, Kamis (11/9/2025). Kepala Dispersip HSU, Karyadi mengatakan bahwa acara ini dlakukan dalam rangka menumbuhkan memberikan pemahaman kepada pengelolaan arsip di masing-masing SKPD sehingga sistem pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa berjalan dengan baik. Saat ini pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan melakukan berbagai cara sehingga penghematan yang diisi alat tulis kantor bisa berjalan maksimal. Baca juga:  Resmi Dilepas, Kontingen Kalsel Turun di 13 Cabor Pomnas XIX “Pemberkasan aplikasi Srikandi ini kita maksudkan untuk melakukan proses...
Baca selengkapnya

Popda Kalsel 2025 Resmi Dimulai, 1.356 Atlet Pelajar Berlaga

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2025 resmi digelar. Pembukaan Popda Kalsel 2025 berlangsung di di GOR Hasanuddin HM, Banjarmasin, Kamis (15/5/2025). Gubernur Kalsel H Muhidin diwakili Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalsel Muhammad Fitri Hernadi membuka penyelanggaraan Popda Kalsel 2025 dirangkai dengan penyerahan bonus atlet berprestasi pada PON XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara dan Pekan Paralimpian Nasional (Peparnas) XVII 2024 Solo. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalsel, Heru Susmianto mengatakan, Popda Kalsel 2025 mempertandingkan 11 cabang olahraga yakni dayung, atletik, renang, judo, taekwondo, angkat besi, panahan, menembak, panjat tebing, dan gulat, yang berlangsung 15-22 Mei 2025. Popda Kalsel 2025 diikuti 1.356 atlet, 310 pelatih dan 115 official dari 13 kontingen kabupaten/kota se Kalsel. “Popda merupakan kegiatan kompetisi olahraga tahunan yang diselenggar...
Baca selengkapnya

#SaveMeratus! BEM ULM Menolak Taman Nasional Pegunungan Meratus

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Spanduk bertuliskan #SaveMeratus dan #EndCoal tampak terpajang di hari ketiga Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Unversitas Lambung Mangkurat (ULM), Rabu (13/8/2025). Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ULM, Adi Jayadi mengatakan, aksi simbolik tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap isu yang tengah berkembang yakni rencana pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus. “Meratus adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Kalimantan, wacana pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus tidak boleh mengabaikan hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan,”ujar Adi. Baca juga: Mediasi Berjalan, Sengketa Lahan di Gunung Kupang Dibawa ke Panglima TNI Ia menilai kebijakan ini berpotensi membatasi akses dan hak kelola masyarakat adat yang telah turun-temurun menjaga wilayah tersebut. Selain itu, sikap BEM ULM jelas menolak keras segala bentuk kepentingan yang merusak lingkungan seperti eksploitasi batu bara ...
Baca selengkapnya